PUBLIC TRUST.ID , Jakarta - Komunitas Anti Korupsi Indonesia – KAKI yang di wakili  Bung Khadafi atau sering di panggil BK , menyoroti beberapa proyek kontroversial pengadaan papan tulis pintar atau smart board di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan Dinas pendidikan Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2024 yang berada di propinsi sumatera utara.

Dalam pernyataannya, Bung Khadafi akan melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK dan juga mendesak agar Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta Tim Tipikor Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan korupsi yang melilit proyek tersebut.

“Pengadaan smart board di Dinas Pendidikan di Tebing Tinggi dan Langkat ini harus diselidiki secara serius karena di kedua lokasi ini merupakan menggunakan anggaran yang bombastis ,” tegas Khadafi ,Kamis  (05/11/2024).

Menurut Khadafi , proyek-proyek ini mencurigakan karena mendadak lahir anggaran bombastis untuk pengadaan smart board yang belum di butuhkan ini/ Pengadaan yang di paksakan dalam situasi jelang pilkada serentak dan dalam situasi transisi kepemimpinan sementara telah menghabiskan anggaran yang sangat besar dan diduga sangat rentan terhadap praktik korupsi.

Walikota Tebing Tinggi yang lalu dan Bupati Langkat yang lalu juga belum pernah menganggarkan anggaran sebesar ini untuk pengadaan barang yang belum di butuhkan oleh SD dan SMP di sana.

Anda bisa bayangkan harga per unit nya di anggarkan sekitar lebih dari 200 Jutaan untuk yg 86 Inchi dan hampir 200 Juta untuk yang 75 Inchi.Cukup mahal dan sangat rentan hilang di sekolah sekolah yang di berikan.Pastinya hampir mayoritas sekolah sekolah yang menerima barang nantinya juga tidak memiliki sdm dan pengamanan yang 24 jam

“Kami mendesak agar proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Langkat ini diusut tuntas secara akuntabel dan transparan,” paparnya.

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa pengadaan smart board untuk SD dan SMP di Kota Tebing Tinggi tahun 2024 mencapai lebih dari Rp. 15 miliar, dengan rincian Rp. 1,25 miliar untuk SD dan Rp. 14,5 miliar untuk SMP. Sedangkan di dinas pendidikan Langkat lebih bombastis lagi yaitu untuk SD 17.9 miliar sedangkan SMP 32 Miliar.

Selain dugaan markup, Khadafi juga menyoroti dugaan monopoli pengadaan sarana dan prasarana pendidikan oleh pihak tertentu, dengan modus pinjam nama perusahaan.Namun semua itu akan di buktikan setelah adanya penyidikan resmi dai 3 lembaga anti rasuah yaitu KPK – Kejaksaan – Polri.

“ Kami akan laporkan secara resmi hal ini ke KPK Minggu depan dan kami berharap pihak Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Bapak Prof DR Burhanuddin sebagai Pahlawan Pemberantasan Korupsi saat ini di indonesia serta Tim Tipikor Mabes Polri yang baru berdiri turut serta mengusut dugaan tindak pidana korupsi ini.

“Kita berharap ke tiga lembaga  hukum ini dapat memulai penyelidikan dan penyidikan dengan transparan. Karena informasi yang kami dapat bahwa motif pengadaan nya sama yaitu untuk pemenangan pilkada.

Untuk Kota Tebing Tinggi paket untuk SMP di tayangkan pada bulan oktober 2024 dan untuk SD di tayangkan pada bulan July.

Sedangkan di Langkat Kedua paket di tayangkan pada bulan September 2024. Dan ini merupakan anggaran terbesar untuk pengadaan barang dan jasa di kedua daerah tersebut.

Informasi yang kami dapat bahwa harga Smart Board merk Samsung atau LG  ukuran 86 Inchi yang merupakan merk yang terkenal memiliki pusat layanan purna jual di seluruh indonesia hanya seharga 100 juta perunit. Sedangkan yang ukuran 75 inchi seharga 90 juta per unit.

Di Kota Tebing Tinggi Untuk SMP di butuhkan 93 Unit yang 86 Inchi dan anggaran nya 14,5 Miliar.

Di Kabupaten Langkat untuk ukuran 86 Inchi di butuhkan 200 Unit dengan anggaran 32 Miliar. Dan 200 Unit untuk ukuran 75 Inchi dengan anggaran 17.9 Miliar merk View Sonic yang harga nya jauh lebih murah namun tidak jelas lokasi layanan purna jual nya ucap Khadafi.

Untuk Harga Smart Board Merk View Sonic ukuran 75 Inchi dari data di toko pedia kami temukan harga nya hanya 69.5 Juta sedangkan yang ukuran 86 inchi  seharga 94 juta saja.

Kami berharap KPK Kejaksaan dan Polri bisa cepat bergerak untuk hal dugaan tindak pidana korupsi ini.Jika ditemukan indikasi korupsi atau pelanggaran hukum lainnya, Para pihak penyelenggara dan kuasa Pengguna Anggaran harus di bawa ke pengadilan dan kerugian negara harus di kembalikan dengan menyita seluruh harta para terdakwa nantinya.Karena proses hukum harus dijalankan dengan tegas,” pungkas khadafi.

Pernyataan ini menegaskan komitmen DPP KAKI dalam memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, khususnya dalam sektor pendidikan. Dan kami yang merupakan relawan pendukung Prabowo Gibran akan mengawal program 100 Hari kerja Kabinet Prabowo Gibran untuk meng evaluasi para punggawa kabinet merah putih.

Keberadaan proyek-proyek yang dianggap mencurigakan ini menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program 100 hari kerja prabowo gibran ujar khadafi.

Selain Kota Tebing Tinggi KAKI juga akan menyertakan laporan dugaan pengadaan smart board ini di beberapa lokasi seperti : Dinas Pendidikan Kota Balik Papan , Pemprov Kalimantan Timur , Pemprov Jawa Tengah , Pemprov Jambi , Jawa Barat , Kota Depok , Pemprov Riau.

Video Terkait