PUBLIC TRUST.ID , Jakarta - Komunitas Anti Korupsi Indonesia – KAKI  menyoroti kembali lahirnya Anggaran Pengadaan Smart Board senilai total 49 Miliar yang mendadak lahir anggaran sebesar itu yang sebelum nya belum pernah ada hanya untuk  pengadaan papan tulis pintar atau smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat. 

Dalam pernyataannya, Kordinator KAKI Bung Khadafi mengatakan bahwa hal ini sangat di prioritaskan untuk di laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi-KPK.

“Pengadaan smart board di Dinas Pendidikan NTB ini harus diselidiki secara serius karena ini merupakan hal yang fantastis karena anggaran sebesar ini belum pernah ada untuk pembelanjaan smart board di akhir tahun , Apalagi paket ini di tayangkan pada tanggal 14 November 2024 tepat 13 hari sebelum Pilkada serentak di mulai dan ini sangat terstruktur dan sistematis sama dengan beberapa tempat lain yang telah kami laporkan ke KPK ” tegas Khadafi ,Senin  (21/12/2024).

Menurut Khadafi , proyek-proyek ini mencurigakan karena mendadak lahir anggaran bombastis untuk pengadaan smart board yang belum di butuhkan ini/ Pengadaan yang di paksakan dalam situasi jelang pilkada serentak dan dalam situasi transisi kepemimpinan sementara telah menghabiskan anggaran yang sangat besar dan diduga sangat rentan terhadap praktik korupsi.

Anda bisa bayangkan harga per unit nya di anggarkan sekitar lebih dari 220 Jutaan untuk yg 86 Inchi. Dan ini  sangat mahal rentan hilang.Pastinya hampir mayoritas sekolah sekolah yang menerima barang nantinya juga tidak memiliki sdm dan pengamanan yang 24 jam

“Kami mendesak agar proyek pengadaan smart board di Dinas Pendidikan NTB ini diusut tuntas secara akuntabel dan transparan,” paparnya.

Khadafi juga meminta KPK untuk memeriksa aliran uang dari proyek pengadaan smart borad di melalui Otoritas Jasa Keuangan yang juga sedang di periksa KPK.

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa pengadaan smart board untuk SMA dan SMK se NTB tahun 2024 mencapai lebih dari Rp. 49 miliar, dengan data :

1. Kontrak atas ID RUP 53472547 senilai  Rp14.782.500.000 atas nama PT ABM

2.Kontrak atas ID RUP 53472547 senilai Rp 24.997.500.000 atas nama CV AP

3. Kontrak atas ID RUP 53472547 senilai Rp 9.883.200.000 atas nama KPB

Padahal data yang di tayangkan oleh Dinas Pendidikan NTB hanya sebesar 25 Miliar saja, Lalu dari mana anggaran yang 24 Miliar Lagi ? 

Selain di duga markup nilai kerugian negara hampir mencapai 45 % atau senilai 23 Miliar Rupiah dan sistem dan modus nya terindikasi sama dan mirip di seluruh indonesia. Dan semua nya sama sama mengejar sebelum Pilkada serentak di mulai. Sepertinya ada pihak pihak yang memanfaatkan situasi pilkada untuk mengumpulkan uang guna memenuhi kebutuhan pemenangan pasangan tertentu di setiap propinsi dan kabupaten kota ujar Khadafi.

KAKI sampai saat ini sudah melaporkan beberapa daerah yang mendadak melahirkan anggaran besar untuk kebutuhan yang belum sangat di butuhkan di daerah karena masih ada kebutuhan lain yang lebih mendesak dari pada pengadaan Smart Board yang di buat sangat mahal ini ,Kata Khadafi. 

Seperti yang kita ketahui bahwa Harga 1 Buah Smart Board ukuran 86 Inchi bisa kita beli dengan harga 50 Juta saja per unit  tanpa sertifikasi TKDN 

Namun karena di wajibkan sertifikasi TKDN maka harga yang tadinya 50 Juta jadi membengkak menjadi 200 - 230 Juta per unit. Padahal product Smart Board ini semua masih di impor dari China tidak ada satupun rasanya yang di produksi di dalam negeri.Kalaupun ada paling alat tambahan seperti Kaki Kaki nya doang.

Seharusnya kita bisa beri 4 Unit dengan harga 200 Juta tapi karena harus TKDN maka hanya bisa beli 1 saja. Ini merupakan kebijakan yang di manfaatkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendapatkan keuntungan. Dan di pasaran penjualan product ini bersaing sangat keras namun bukan karena kualitas nya namun bersaing perang discount up to 50 % dari harga Jual.

Komunitas Anti Korupsi Indonesia telah men total kan Hampir 1 triliun anggaran negara yang di gelontorkan mendadak di akhir tahun di beberapa propinsi dan kabupaten kota Seperti  : 

1. Propinsi Kalimantan Tengah Total 250 miliar 
2. Propisni Kalimantan Timur Total 250 Miliar 
3. Propinsi Sumatera Utara Total 100 Miliar 

KAKI Berharap Laporan ini segera di Selidiki dan di Proses jika sudah di temukan tindak pidana korupsi nya.Dan KPK harus bisa melihat aliran dana nya melalui OJK. Ratusan MIliar Uang Rakyat di nikmati oleh beberapa oknum serakah yang menjadi penghianat bangsa. Jangan kita biarkan mereka tertawa menikmati uang rakyat tersebut. KAKI akan mengawal program 100 Hari kerja Prabowo Gibran dan mengawal laporan ini di KPK sesuai perintah Presiden kejar Koruptor sampai ke liang lahat.