PUBLIC TRUST.ID , Jakarta – Komunitas Anti Korupsi Indonesia yang di wakili oleh Hendro  dan Rona Siregar dari FKKBK sepakat untuk melaporkan bersama dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan smart board di dinas pendidikan yang ada di kalimantan timur. Hendro mengatakan bahwa KAKI akan melaporkan hal ini ke KPK sedangkan FKKBK akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Agung. Hal ini di lakukan untuk memperingati hari anti korupsi sedunia tahun 2024. Semangat anti korupsi harus terus di gerakan untuk menuju indonesia yang bersih.

Rona Siregar yang merupakan Ketua DPP FKKBK Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemasyarakatan meminta Kejaksaan dan KPK serta Tiipikor Mabes Polri untuk menyidik dugaan kasus pengadaan smart board yang terindikasi ada nya mark up harga barang yang di lakukan oleh beberapa dinas pendidikan di Kalimantan Timur. Kita laporkan ke semua aparatur hukum yang ada di republik ini. Kita harus sama sama bekerja dan bekerja sama bahu membahu perang terhadap para maling uang negara ini.

Rona mengatakan bahwa dirinya banyak menerima laporan dari berbagai elemen masyarakat di kalimantan timur akan dugaan korupsi pengadaan smart board ini. Rona Siregar yang juga salah satu pendiri Komunitas Anti Korupsi Indonesia – KAKI ini sangat terkejut akan dugaan korupsi ini yang menggunakan modus mark up harga.

Dan yang paling mengagetkan lagi ada beberapa yang di tayangkan dan laksanakan di bulan Oktober dan November sebelum pilkada serentak di laksanakan. Ada apa ini kata Rona ?

Apakah ini terkait dengan cawe cawe kebutuhan pilkada serentak ? atau memang murni tujuan nya memperkaya diri sendiri dan kelompok ucap Rona saat di temui wartawaan di ruang kerja nya di DPN FKKBK di Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara.

Ada pun yang akan kami laporkan adalah pengadaan Smart pannel interactive/ smart Board / papan tulis digital dengan total anggaran lebih dari 250 miliar yang terlaksana di :

1.    Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur senilai total 55 Miliar Rupiah untuk SMA dan SMK

2.    Dinas Pendidikan Kota Balik Papan senilai 49 Miliar Rupiah untuk SD dan SMP.

3.    Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kerta Negara senilai 57,65 Miliar Untuk SD dan SMP

4.    Dinas Pendidikan Kutai Timur senilai 93.06 Miliar Untuk SD dan SMP

Kegiatan ini menurut data sirup LKPP untuk Pengadaan Smart Board di tayangkan pada anggaran 2024 dan tidak jelas jumlah dan spesifikasi yang akan di pakai dengan menggunakan uang rakyat tersebut. Jumlah nya hanya tertera 1 paket sedangkan besar inchi nya dan spesifikasi product nya hanya di tulis sesuai KAK.Seperti menutupi sesuatu yang gag boleh di ketahui umum.

Padahal banyak KPA lain di 514 Kabupaten Kota dan 38 Propinsi menjalankan kegiatan pengadaan itu dengan menjelaskan apa kebutuhan nya berapa banyak dan spesifikasi nya apa agar banyak yang bisa ikut serta. 

Dari informasi yang beredar bahwa harga perunit untuk 86 Inchi di tetap kan rata rata di mulai dari harga 208 – 220 Juta Per Unit.

Sedangkan untuk yang 75 Inchi di tetapka rata rata 180 Juta Perunit diluar tambahan aplikasi atau apapun pernak pernik nya,

Pembelanjaan barang dan jasa jenis smart board ini adalah belanja umum yang perbandingan harga nya bisa kita lihat langsung di E Commerce saat ini. Jadi gag bisa juga ngibulin rakyat karena masyarakat umum juga pakai.

Bahkan kami saja di kantor juga pakai dan harga nya Cuma 50 Jutaan saja kok untuk ukuran 86 Inchi dan itu pun sudah di kasih discount walau beli Cuma 1. Nah bagaimana kalau beli banyak ? Pasti akan lebih besar lagi discount nya kan.

Di salah satu E Commerce yang kita lihat bahwa Untuk Ukuran 75 Inchi beragam harganya antara 50 Juta sampai 65 Juta , Sedangkan untuk ukuran 86 Inchi harga nya di mulai 74 Juta sampai 90 juta.

Pembelanjaan Barang dan Jasa ini juga harus melihat layanan purna jual nya jangan sampai terjadi beli merk yang tidak pernah di kenal lalu nanti saat rusak sekolah bingung untuk klaim garansi nya dimana. Kalau di kota kabupaten atau propinsi ada maka hampir tidak ada biaya yang keluar.Namun jika cuma ada di jakarta maka sekolah membutuhkan anggaran pengiriman barang ke jakarta dan biaya pengiriman barang balik ke sekolah dengan tambahan biaya asuransi kerusakan nya , Kan berabe jika begitu tegas rona. 

Setelah melihat perbandingan harga yang sangat jauh bedanya maka dari itu kami dari FKKBK akan menyampaikan hal ini dengan melakukan laporan resmi ke KPK minggu depan ujar Rona di kantor FKKBK yang ada di Mall Of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara.

Ini sungguh luar biasa , Mark up nya menurut kami lebih dari 100 % lho ini dan bahkan hampir 200% dari penilaian kami. Semoga penilaian kami ini bisa di perkuat team penyidik Kuningan dan Kejaksaan Agung.

Kami akan lengkapi data perbandingan harga jual toko pedia dan harga jual smart board di glodok sebagai pusat elektronik. Boleh ngambil untung tapi jangan juga samapi begini lah.

FKKBK juga merupakan relawan Prabowo Gibran dan akan mengawal 100 Hari kerja pemerintahan prabowo serta mengawal pemerintahan prabowo selama 5 tahun ke depan. Pak Prabowo sendiri saja sudah mengingatkan untuk kita mampu mengetatkan anggaran dan semampunya membelikan fasilitas dengan harga yang sangat terjangkau namun bagus kualitasnya ujar rona.

Kami melihat ada fenomena aji mumpung nih di pemerintahan propinsi dan kabupaten kota di seluruh indonesia. Karena yang mimpin pejabat kepala daerah maka seluruh OPD bisa berbaut sesuka hati.

Untuk kaltim ini setau saya Pj Gubernur nya mendapat penghargaan sebagai Pj Gubernur terbaik ke dua se indonesia.

Bapak Akmal Malik yang merupakan dirjen Otonomi daerah seharusnya bisa melihat anggaran yang beliau laksanakan di pemprov kalimantan timur. Dan beliau di beri penghargaan dari mendagri tito karena kehebatan nya memimpin  ,tapi  kok bisa bisa nya dia lalai dengan lolosnya anggaran pembelanjaan senilai 55 Miliar ini yang dugaan mark up nya sangat besar.

Tapi bagaimana pun kita lihat saja nanti hasil penyidikan KPK atas dugaan korupsi ini. Semoga ada penindakan yang segera di laksanakan.Jika terbukti maka kita akan lihat bagaimana mereka duduk di persidangan tipikor karena sudah menyalah gunakan jabatan dan memperkaya diri dan kelompok.

Dan  Insha ALLAH Kami juga akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Agung dan akan melaporkan melalui Laporan Pengaduan masyarakat yang ada di Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dan Insha Allah akan di tindak lanjuti oleh Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Khusus kakanda Febri.

Selain itu kami juga akan melaporkan hal ini ke Badan tindak pidana korupsi Mabes Polri yang baru di bentuk presiden. Kita berharap sinergitas ke 3 lembaga ini mampu membersihkan negeri ini dari budaya korup yang akut.

Peningkatan Kualitas dan Kapasitas pelajar indonesia itu sangat perlu dan di butuhkan sesuai program aswa cita prabowo gibran yang bahkan mementingkan dunia pendidikan sampai makan gratis di pikirkan oleh pemerintah. Tapi peningkatan kualitas tadi jangan jadi ajang aji mumpung memperkaya orang dan kelompok tertentu ujar  surya.

Pemerintahan Prabowo Gibran sedang dalam program 100 hari kerja dan kami FKKBK akan turut serta membantu mengawal agar presiden dapat mampu mewujudkan visi misinya dalam 100 hari agar indonesia bersih dari korupsi.

Maka dari itu kami berharap hal yang kami laporkan ke kuningan kantor komisi pemberantasan korupsi agar segera di tindak dan di proses untuk mendapatkan kepastian hal penyebab perbedaan harga yang sangat besar itu.

Dan kami akan menunggu hasil nya dan meminta jika terbukti maka proses hukum harus di segerakan agar kepala daerah yang baru terpilih nantinya semua terhindar dari oknum oknum korup yang memperkaya diri dan kelompoknya semata yang sudah jadi pesakitan di KPK atau di Kejaksaan dan Kepolisian.

Di hari anti korupsi sedunia ini FKKBK akan terus merawat Public Trust bagi pemerintahan prabowo gibran yang bersih dari Korupsi yang menghancurkan sendi sendi kehidupan bangsa kita ini pungkas rona.