PUBLIC TRUST.ID , Jakarta – Wasekjend FKKBK Bidang Pendidikan Anti Korupsi DR Maya Surya SE SH MH akan ikut melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di ruang lingkup pengguna anggaran dinas pendidikan

Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 10.000 per hari untuk setiap anak dan ibu hamil.Hal ini disampaikan Prabowo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan

PUBLIC TRUST.ID , Kupang - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kontribusi Muhammadiyah dalam membangun bangsa dan menjaga persatuan Indonesia di tengah tantangan global. Kepala Negara mengapresiasi peranan Muhammadiyah

Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dapat menghemat anggaran negara apabila para menteri bersedia mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri.Prabowo

PUBLIC TRUST , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi menggelar Pendidikan Penyelidik KPK Angkatan II Tahun 2024 di Ruang Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah

Publictrust.id, Kab. Semarang - Seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang sukses menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dan kampanye antikorupsi dalam rangka menyambut Hari Antikorupsi Se-dunia

Seoul (ANTARA) - Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Korea Selatan, dan menuduh oposisi melakukan "kegiatan anti-negara yang mengarah ke pemberontakan"."Darurat militer ditujukan untuk memberantas

Publictrust.id, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) selaku Chef de Mission kontingen Indonesia pada Paralympic Games 2024 Prof. Reda

Publictrust.id, Jakarta – Delegasi Kejaksaan RI yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. menghadiri kegiatan the 3rd Consultative Meeting to

Publictrust.id, Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM), Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. menerima kunjungan audiensi dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian